Home » BMP » Menggali Potensi PES (Imbal Jasa Lingkungan) di Tengah Kerusakan Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) di Aceh

Menggali Potensi PES (Imbal Jasa Lingkungan) di Tengah Kerusakan Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) di Aceh

Acehlandscape.com, Lhokseumawe – Kerusakan Ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan, Jambo Aye dan Tamiang (PJT) merupakan bom waktu bagi 2,5 Juta Jiwa penduduk di pesisir Aceh. Kerusakan ekosistem DAS dapat mengganggu sumber air sehingga ancama krisis air menjadi momok yang menakukatkan, karena air merupakan sumber kehidupan.

Deforestasi, penambangan ilegal, perkebunan sawit dan perambahan hutan merupakan sederetan persoalan yang terjadi di tiga DAS tersebut. Keberadaan kebun sawit yang tidak lestari di lansekap ini menambah daftar masalah, dimana sejumlah perusahaan sawit yang beroperasi di Bireuen, Aceh Utara, Aceh Timur dan Aceh Tamiang masih belum menerapkan prinsip-prinsip perkebunan yang berkelanjutan.

Keberadaan sejumlah perkebunan di lansekap Peusangan, Jambo Aye dan Tamiang mengganggu ekosistem DAS, karena sebahagian area konsesi perusahaan ini harus dilindungi, baik kawasan yang bernilai konservasi tinggi, kawasan serapan air, dan sumber air, namun perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pekebunan. Persoalan ini menjadi masalah besar bagi perusahaan air minum, baik perusahaan daerah, maupun perusahaan swasta.

Payment On Environmental Services (PES) atau Pembayaran Jasa Lingkungan adalah satu tren yang berkembang di penggiat lingkungan. Skema PES tersebut merupakan upaya menarik semua pihak dalam skala global untuk ikut bertanggungjawab dalam penjagaan lingkungan hidup. Seperti dipahami saat ini telah terjadi tingkat kerusakan lingkungan yang sangat besar dan menjadi ancaman bagi seluruh kehidupan di planet bumi.

Isfadli Yahya, SE, Direktur PDAM Krueng Peusangan pada Workshop Imbal Jasa Lingkungan yang dilaksanakan oleh program SRJS Aceh pada Selasa, 25 September 2018 di Kota Lhokseumawe, mengaku, biaya produksi air bersih oleh PDAM Krueng Peusangan cukup besar, karena aktivitas penambangan yang dilakukan di hilir menyebabkan air sungai keruh. Kata dia, selain penambangan, pengambilan batu besar juga menggangu ekosistem DAS, dimana batu besar sebagai penyangga air tidak lagi tersedia, sehingga saat musim hujan, air dengan sendirinya terbuang ke laut melalui sungai.

“PDAM telah melakukan kerjasama dengan FDKP dalam implementasi Imbal Jasa Lingkungan di hulu Sub DAS Pandrah, Bireuen, program ini sukses merestorasi lahan kritis di sana,” kata Isfadli.

Sementara itu Michael Riwu Kaho, Ketua Forum DAS NTT menceritakan tentang tanah kelahirnya yang gersang, namun NTT menjadi salah satu daerah yang sering dikunjungi para pihak yang ingin mengelola DAS, karena NTT sukses mengelola DAS secara terpadu dan berkelanjutan.

Untuk mengelola DAS secara terpadu dan berkelanjutan, Ia mengajak multi stakeholder untuk  berkontribusi mewujudkan DAS yang berkelanjutan, meskipun perusahaan di NTT nyaris tidak ada, namun konsep multi stakeholder tetap dijalankan untuk mewujudkan pengelolaan DAS, karena persolan DAS merupakan persoalan bersama dan harus ditangani secara bersama-sama dari hulu, tengah dan hilir.

Dr Rini Fitri, akademisi Universitas Almuslim, Peusangan menyebutkan, permasalah Daerah Aliran Sungai (DAS) secara umum di Indonesia meliputi banjir, kekeringan, tanah longsor, sendimentasi, degradasi hutan dan lahan, terbatasnya dana pemerintah, tingkat pendapatan dan partisipasi penduduk rendah, konflik antar kepentingan di hulu dan hilir, pencemaran air dan tanah.

“Karakteristik DAS ideal adalah Mampu memberikan produktivitas lahan yang tinggi, Mampu menjamin kelestarian DAS, Mampu menjaga adanya pemerataan pendapatan petani (equity) dan Mampu mempertahankan kelestarian DAS terhadap goncangan yang terjadi (recilient),” kata Rini.

Irwandar, dari Yayasan Usaha Lestari Indonesia menjelaskan, Air merupakan kebutuhan umum seluruh mahluk hidup. Selain itu, bisnis juga sangat tergantung pada sumber air (Industri, Perkantoran, Hotel, Pusat Perbelanjaan,  PDAM, etc).

“Kerusakan ekosisten DAS dapat mengancam kelangkaan supply air (drought), manajemen dan ketersediaan air yang lemah (Rural/Urban) juga menjadi persoalan tata kelola air,” kata Irwandar, mantan staf bagian Humas PT Arun NGL Lhokseumawe.

Irwandar menjelaskan, penggunaan air juga sering menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Karena itu kebijakan kolektif untuk menjaga eksistensi air sangat diperlukan. Ia juga menyebutkan, pentingnya kesadaran bersama tentang masa depan air.

Agus Haryanto dari WWF Indonesia menceritakan panjang lebar tentang Imbal Jasa Lingkungan dan tantangan implementasi di Indonesia. Salah satu sukses story implementasi Imbal Jasa Lingkungan yang didampingi WWF Indonesia, kesepakatan dengan PDAM Menang Mataram, Lombok pada 2009 dalam hal implementasi pembayaran jasa lingkungan oleh 40.000 pelanggan air PDAM.

“Jasa Lingkungan untuk rumah tangga sebesar Rp 1.000 Rupiah dan Kantor Rp 2.000 rupiah. Dari total alokasi dana publik untuk Jasa Lingkungan, 75% dimanfaatkan untuk alam dan masyarakat, sementara 25% untuk operasional program,” kata Agus. []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*