Home » BMP » Potensi Imbal Jasa Lingkungan di DAS Peusangan, Jambo Aye dan Tamiang

Potensi Imbal Jasa Lingkungan di DAS Peusangan, Jambo Aye dan Tamiang

Acehlandscape.com, Lhokseumawe  – Cerita sukses pengelolaan DAS secara terpadu dan berkelanjutan bukan suatu hal sulit bagi 3 DAS besar di pesisir Aceh, potensi untuk implementasi Imbal Jasa Lingkungan (PES) di DAS Peusangan, Jambo Aye dan Tamiang cukup besar, sejumlah perusahaan air, baik daerah maupun swasta beroperasi di tiga lansekap ini. Selain perusahaan air minum, perusahaan tambang, perkebunan dan industri juga beroperasi. Namun kesadar para pihak tentang pentingnya mengelola DAS secara terpadu dan berkelanjutan yang masih belum difikirkan para pihak.

Selain kemauan untuk mengelolaan DAS yang notabesnya penyidia air belum ada, sejumlah perusahaan juga berlindung dibalik Undang-Undangan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah, mereka beralasan, perusahaannya telah membayarkan pajak restribusi, dan pajak air permukaan. Lalu mengapa mereka harus kembali meberikan Imbal Jasa Lingkungan yang bersifat volunteer.

Benteng pertahanan perusahaan ini memang ampuh, mereka telah menunaikan kewajibannya membayarkan pajak dan restribusi, namun pengelolaan yang dilakukan pemerintah selama ini berbanding terbalik, pajak air permukaan, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pajak air tanah yang dibayarkan perusahaan tidak dimanfaatkan untuk merehabilitasi dan merestorasi lahan kiritis di hulu dan tengah DAS sebagai bentuk pengelolaan DAS. Karena itu, kerusakan ekosistem DAS terus terjadi, sehingga menjadi ancaman bagi ummat manusia, terutama kekeringan dan banjir bandang.

Dibalik dari cerita tersebut diatas, sebenarnya terdapat peluang yang besar dalam upaya pengembangan PES (Imbal Jasa Lingkungan) khususnya Air di DAS Peusangan, Jambo Aye dan Tamiang. Hal tersebut dikarenakan Beberapa fakta antara lain: (1). Kejelasan komoditas pokok untuk implementasi PES yang dalam hal ini adalah Pengelolaan Jasa Lingkungan Air yang berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola DAS secara terpadu dan berkelanjutan. (2). Implementasi PES sebelumnya sudah pernah dilakukan di DAS Peusangan, pembelajaran dari lokasi tersebut tentu sangat berharga dan menjadi peluang besar untuk dapat direplikasi di 2 DAS lainnya yaitu DAS Jambo Ayee dan DAS Tamiang. (3).Kondisi DAS di Landscape PJT (Peusangan Jambo Ayee dan Tamiang) sudah dalam kondisi yang kritis dan memprihatinkan, terbukti dari adanya beberapa bencana baik banjir maupun kekeringan yang sudah terjadi, terkahir potensi pengembangan PES (Imbal Jasa Lingkungan) juga menjadi sangat mungkin untuk dikembangkan di Landscape PJT dengan adanya paying hukum atau peraturan perundangan di tingkat nasional yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2017 tentang Instrument Ekonomi Lingkungan Hidup, dimana didalamnya dimungkinkan adanya pengembangan skema Imbal/Pembayaran Jasa lingkungan.

Optimaliasi Forum DAS

Forum DAS Krueng Peusangan dan Forum DAS Jambo Aye yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah perlu mendapat dukungan para pihak, terutama pemerintah kabupaten/kota yang masuk didalam Daerah Aliran Sungai, sehingga upaya-upaya pengelolaan DAS yang terpadu dan berkelanjutan dapat dilaksanakan dengan baik.

Upaya implementasi Imbal Jasa Lingkungan (PES) juga harus didorong oleh para pihak, baik pemerintah, perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat. Implementasi Imbal Jasa Lingkungan sendiri dapat dilakukan oleh lembaga yang dibentuk para pihak melalui forum das, sehingga perencanaan, implementasi dan monitoring dapat dilakukan oleh forum DAS yang merupakan forum multi stakeholder.

Sementara DAS Tamiang yang belum terbentuk forum das harus melakukan langkah-langkah kongkrit, dimana para pihak di Tamiang harus mengajak para pihak untuk pembentukan Forum DAS Tamiang. Forum multi pihak ini nantinya akan berperan mengelola DAS Tamiang secara terpadu dan berkelanjutan. Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Krueng Aceh sebagi perpanjangan tangan  Kementerian Lingkunan Hidup dan Kehutanan di daerah harus mendorong percepatan pembentukan Forum DAS Tamiang.

Hal lain yang masih menjadi tantangan besar dalam upaya implementasi dan pengembangan PES (Imbal Jasa Lingkungan) di Landscape PJT antara lain (1). Pelunya partisipasi public secara lebih luas, karena dalam konteks pengelolaan DAS harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi, salah satu yang perlu didorong adalah adanya kesepakatan bersama multipihak/multisector untuk secara bersama-sama melakukan penyelamatan DAS, (2).Diperlukan upaya peningkatan kapasitas kelembagaan (yang telah ada), baik Forum DAS maupun forum lain yang terkait untuk dapat secara bersama-sama kedepannya dapat menjadi kelembagaan pengelola PES (Imbal Jasa Lingkungan) di Landscape PJT, (3). Hal mendesak dan penting lain yang diperlukan adalah adanya payung hukum ditingkat daerah. Terkait hal ini perlu dorongan kuat untuk segera melakukan finalisasi dan pengesahan draft Qanun tentang pengelolaan DAS dan jasa lingkungan yang sudah ada. []

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*