Templates by BIGtheme NET
Home » Activity » Balai Syura Memaksimalkan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Balai Syura Memaksimalkan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam

Acehlandscape.com, Takengon – Balai Syura Ureung Inong Aceh (BSUIA) mengadakan workshop refleksi pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pengelolaan Sumber daya alam (SDA) yang dihadiri oleh peserta yang terdiri dari sebelas laki-laki dan sepuluh perempuan. Peserta berasal dari anggota Koalisi PJT dan CSO yang menjadi mitra SRJS bergerak di isu lingkungan dan perempuan. Yaitu ; Bytra, Sahara, Bale Jurong, Aceh Green Community, Redelong, Sekretariat bersama Penegak Hukum, Balai Syura Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Bireun dan Aceh utara serta turut mengundang juga Forum Jurnalis Lingkungan (FJL).

Dalam pembukaan acara workshop, Presidium Balai Syura Suraiya Kamaruzzaman kembali menegaskan pentingnya mengintegrasikan isu gender dan inklusi siosial dalam pengelolaan SDA. Mengingat masih banyak kesenjangan yang terlihat dari hasil assesmen yang dilakukan oleh WWF dan juga penelitian yang dilakukan oleh Balai Syura. Karena itu, selain melakukan refleksi juga pembelajaran dari pengalaman peserta dalam mengintegrasikan isu gender dan inklusi dilembaganya msing-masing, pada workshop ini kemudian akan menelaah daftar periksa Pengarusutamaan Gender dan Inklusi dalam pengelolaan SDA yang telah disusun oleh Balai syura.

Workshop ini dilaksanakan di Takengon, Aceh tengah selama dua hari pada 8 hingga 9 Februari 2019. Seluruh pesera berpartisisipasi aktif dan mengikuti acara dengan antusias sampai selesai. Pada Hari pertama dimulai dengan refleksi pengalaman peserta melalui proses Pengarusutamaan gender didalam isu lingkungan dilembaga masing-masing selama dua tahun terakhir. Proses refleksi dilakukan di ranah institusi (kelembagaan) dan implementasi program yang di pandu oleh Abdullah Abdul Muthalib (Anggota Perkumpulan Flower Aceh, ahli PPRG). Beberapa peserta menyampaikan bahwa prinsip-prinsip gender dan inklusi sosial telah mulai dijalankan lembaganya, namun belum menjadi kebijakan yang terdokumentasi secara tertulis dan masih parsial. Namun pemahaman konsep seara lebih matang dan utuh berkembang sejak dua tahun belakangan ini, setelah mendapat penguatan melalui training dan workshop yang dilaksanakan oleh Balai Syura.

Mengarusutamakan isu gender dalam pengelolaan SDA merupakan hal yang masih baru di Indonesia, termasuk di Propinsi Aceh. Meski diawal pelaksanaan program isu ini terjadi penolakan dikalangan mitra, namun dinamika dalam diskursus-diskursus terus terjadi selama dua tahun. Hal ini menyebabkan terbangunnya kesadaran gender dan iklusi sosial pada lembaga-lembaga yang bergerak diisu lingkungan secara perlahan-lahan meskipun belum begitu maksimal. Pada hari berikutnya, diperkenalkan Daftar Periksa Pengarusutamaan Gender dan Inklusi yang dipresentasikan oleh Suraiya Kamaruzzaman dan peserta diminta untuk mengkritisi dan memberi masukan agar dokumen benar-benar sesuai dengan kebutuhan peserta dan menjadi lebih aplikatif.

Pada tahun 2019 hingga 2020, Balai Syura akan mendorong lembaga yang bermitra menjadi lebih responsif gender dan inklusi sosial dalam hal kebijakan lembaga, kerja kerja pendampingan, advokasi dan produk hukum yang dihasilkan oleh koalisi PJT. Penguatan ini alam dilakukan pada lembaga mitra, melalui in house training dan asistensi. []

Laporan : Dara Hilda Maiysita

Editor : Ani Darliani dan Suraiya Kamaruzzaman

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*