Home » RSGE » WWF: Vonis Tersangka Galian C di Bireuen Terlalu Ringan

WWF: Vonis Tersangka Galian C di Bireuen Terlalu Ringan

Acehlandscape.com, Bireuen – Hakim Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 28 Maret 2019  menjatuhkan hukuman enam bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000 juta terhadap terdakwa M.Jafar Bin Alm Abdullah  dengan ketentuan  apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

M Jafar dinyatakan terbukti Melakukan Usaha Penambangan Tanpa IUP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3) Atau Pasal 48 UU RI No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Vonis Hakim lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut  Umum (JPU) T.Hendra Gunawan SH.

Pada  21 Maret JPU menuntut terdakwa M Jafar dengan dengan tuntutan pidana penjara selama 10 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun dengan denda 10.000.000 juta subsidair 3 bulan kurungan.

“Menyatakan terdakwa M. JAFAR Bin Alm. BDULLAH terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan” demikian Putusan Hakim pada tanggal 28 Maret 2019 di PN Bireuen.

Penelusuran Acehsatu.com, M Jafar bukanlah wajah baru bagi masyarakat Bireuen.

Pada Pemilu April 2019 lalu dari Daftar Calon Tetap yang ditetapkan  Komisi Independen Pemilihan (KIP)  Bireuen. M.Jafar adalah salah satu Caleg (Calon Legislatif_) DPRK Bireuen Dapil IV yang diusung Partai Daerah  Aceh (PDA) Meski status sebagai terpidana perusakan lingkungan galian C.

M Jafar diperkirakan lolos menuju kursi DPRK Bireuen mewakili Dapil IV meliputi Kecamatan Samalanga, Simpang Mamplam dan Pandrah.

Lantas bagaimana tanggapan public terhadap vonis M Jafar ?

Landscape Manager Northern Sumatera, Dede Suhendra, mengatakan vonis hakim yang dijatuhkan untuk M. Jafar yang terlibat Galian C tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP)  masih terlalu ringan.

Landscape Manager Northern Sumatera, Dede Suhendra. (acehinsight/ist)

Pada kasus M Jafar polisi menggunakan Undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Pasal 160 memang mengatur bagi siapa yang melakukan Eksplorasi IUP tanpa izin bisa diancam pidana 1  tahun.

“Padahal penegak hukum juga bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentangDan bisa  juga di gunakan pasal lain seperti pasal 98 dengan ancaman maksimal 10 tahun dengan denda diatas 1 milyar. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup  pasal 109 memang ancaman hukum maksimal 3 tahun. Ini bisa dilakukan  penegak hukum  dengan pendekatan hukum yg sekarang sering disebut dengan multidoor: dengan kata lain: peraturan yg digunakan lebih dari satu,” kata Dede Suhendra, Minggu (26/5/2019) kepada ACEHSATU.com

Sementara itu M. Jafar saat dimintai tanggapan oleh Acehsatu.com beberapa hari yang lalu mengatakan. Persoalan kasus yang menjerat dirinya sudah selesai.

“Nyan kaleuh mandum. adak beco kadikerja lom sare.(Itu sudah selesai semua. Mobil  Ekscavator (Beco) sudah mulai bekerja kembali)”, kata M.Jafar saat diberikan Hak Jawab.

Sekedar mengulang, M Jafar ditangkap oleh Kepolisian resort Bireuen pada tanggal 8 November 2018. Ia ditangkap di Gampong Meuleum Kecamatan Samalanga atas kasus penyalanggunaan izin  Usaha Pertambangan (IUP).

Kegiatan pertambangan yang dilakukan M Jafar  tersebut tidak berada di lokasi yang tertera dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi  Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 545/DPMPTSP/2779/IUP-OP/2017.

Akibat mengeruk pasir melebih batas izin M Jafar terpaksa berurusan dengan hukum.

 

Artikel ini telah tayang di acehsatu.com dengan judul WWF: Vonis Tersangka Galian C di Bireuen Terlalu Ringan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*