Home » Program » Surat Keputusan Telah disahkan, Peraturan Gubernur Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Siap didorong

Surat Keputusan Telah disahkan, Peraturan Gubernur Pengarusutamaan Gender Dan Inklusi Sosial Dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh Siap didorong

Acehlandscape.com, Banda Aceh – Rabu (19/06/19), Balai Syura dan beserta Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh (DLHKA) menggelar rapat tim pembentukan peraturan gubernur tentang pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Lingkungan hidup dan kehutanan. Ini adalah pertemuan perdana setelah disahkannya surat keputusan Kepala Dinas LHK untuk tim penyusun.

Tim ini melibatkan beberapa instansi dan Lembaga terkait lainnya yaitu, Bappeda Aceh, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Biro Hukum serta Biro ekonomi Kantor Gubernur, Pusat Riset Perubahan Iklim Unsyiah, Ketua Pusat Riset Hukum dan Kebijakan Unsyiah, juga tentunya Tim SRJS yang menginisiasi kebijakan ini ( Balai Syura, WWF Aceh dan Forum Das Krueng Peusangan).

Kegiatan yang diadakan di ruang rapat Kepala Dinas LHK ini di buka oleh Muhammad Daud. S. Hut, M. Si selaku Ketua Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam. Dalam Pembukaan ia mengatakan bahwa Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengutamakan gender dalam penanganan lingkungan hidup. Juga sangat diperlukan kebijakan terkait dengan gender LHK , karena untuk menjaga lingkungan peran gender sangat di utamakan. Maka dari itu aturan harus di bentuk Kalau tidak ada aturan akan sulit di implementasikan. Semoga peraturan ini tidak hanya sampai pada tahap disahkan namun juga bisa dilaksanakan.

Khairani Arifin, SH, M,HUM sebagai Fasilitator yang saat ini aktiv sebagai Presidium Balai Syura serta Ketua Pusat Riset HAM Unsyiah. Terlibat Juga Abdullah Abdul Muthalib dari Flower Aceh selaku Narasumber. Keduanya merupakan ahli Gender serta sejak awal telah ikut melakukan penyusunan draft peraturan gubernur tentang pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan Lingkungan hidup dan kehutanan.

Balai Syura menghimpun beberapa masukan untuk penyempurnaan peraturan gubernur yang didorong agar menjadi lebih sempurna dan implementatif. Peserta sangat antusias mengkaji isi dan memberikan masukan. Abdullah mengatakan bahwa jika qanun ini disahkan maka Aceh menjadi pioner sebagai penggagas peraturan gubernur tersebut.

Sebelum kegiatan ini berakhir, tim yang hadir bersepakat untuk bertemu kembali di awal Juli 2019 untuk kembali bertemu setelah memberikan masukan substantial secara tertulis di bidang Kehutanan khususnya untuk Pergub yang sedang diinisiasikan. (Dara Hilda/Ani/ Balai Syura)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*